KENAIKAN BBM DAN SBY

Disampaikan oleh SUKARNO NURSALIM,  pada 11 Maret 2012

BBM Naik, SBY Turun?

Akhirnya opsi kenaikan BBM menjadi pilihan pemerintah sebagai antisipasi dampak melemahnya ekonomi global dan tragedi politik dari kawasan produsen minyak Timur Tengah. Di depan rapat kerja komisi VII DPR-RI (Selasa,6/3/2012) melalui Menteri ESDM Jero Wacik, pemerintah menyodorkan skenario kenaikan BBM sebasar Rp 1.500 perliter mulai April 2012. Artinya BBM jenis premium menjadi Rp.6.000 perliter. Ini kebijakan politik ekonomi yang tidak populis dimata rakyat, dan resiko  politiknya cukup tinggi.Belum lagi susulan di bulan Mei 2012 TDL (tarif dasar listrik) juga akan di naikkan sebesar 10% secara bertahap. Kebijakan pemerintah kali ini tentu bisa menjadi amunisi segar kelompok kontra status quo yang intra-parlemen maupun ektra-parlemen untuk menjegal pemerintahan SBY agar tidak tuntas sampai 2014, atau paling tidak mengurangi dominasi partai yang berkuasa dipemilu 2014. Saya mencoba membaca kemungkinan kontraksi politik yang muncul, benarkah SBY bisa turun sebelum 2014?Maka lebih dahulu, krusial untuk memahami konstelasi dan kekuatan kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan.

Pertama; di samping adanya status quo, saya memetakan kelompok kontra status quo yang membuat gaung pergantian rezim dan sistem dalam dua jenis; kelompok yang masih percaya dengan sistem politik demokrasi dan yang kedua kelompok yang anti demokrasi.

Untuk jenis kelompok pertama mereka terdiri dari politisi dengan parpolnya yang berjibaku intra-parlementer, diluar itu ada orang-orang dan kelompok pragmatism yang ektra-parlemen. Yang ektra-parlemen tampil dalam wajah LSM/NGO, aktifis, komunitas mahasiswa dan jejaringnya.Sementara untuk jenis kedua yang anti-demokrasi terdiri dari kelompok kiri (sosialis/sosialis demokrasi) yang banyak dimotori para aktifis dan mahasiswa kiri dengan jaringan buruh dan masyarakat urbanya . Kemudian ada kelompok Islamis yang mengusung Ideologi Islam dengan beragam segmen masyarakat yang terlibat didalamnya.Dan konstalasi dilapangan juga memungkinkan ada irisan kepentingan dan politik transaksional antara kelompok intra-parlement dengan ektra-parlemen baik dari jenis yang percaya demokrasi maupun anti demokrasi dengan masing-masing motif kepentinganya baik ideologis maupun pragmatis.

Jika memang rakyat sudah anti terhadap pemerintahan SBY, dari jenis kelompok diatas mana rakyat menaruh harapan perubahan tersebut?

Kemungkinan pertama; peluangnya kecil jika rakyat menggantungkan harapan kepada parpol dan anggotanya yang duduk di parlement untuk  melakukan pemakzulan terhadap SBY, oleh partai Islam sekalipun. Jika ada survey kepercayaan masyarakat terhadap parpol jeblok maka itu menjelaskan kapasitas politisi sesungguhnya yang duduk diparlemen apakah mereka wakil rakyat atau mewakili kepentingan politik segelintir orang dan kelompok.Atau bahkan sebenarnya mereka adalah wakil para pemodal, cukong dan makelar politik yang tidak tampak dipanggung politik. Meminjam survey yang diadakan CSIS 16-24 Januari 2012, menemukan tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai mencapai 87,4%. Kepercayaan kepada politisi hanya 23,4%, dan kinerja  parpol 87,6% dinilai sangat buruk.Dan ini tidak jauh beda untuk DPR periode 2004-2009 lalu dimana tingkat kepercayaan masyarakat rata-rata hanya 24%. Partai dan politikusnya tersandra oleh kepentingan politik transaksional, kebijakan-kebijakan yang tidak populis bisa diatur melalui setgab (secretariat gabungan parpol penguasa) agar DPR bisa memberikan legitimasi. Jebakan demokrasi menjadikan parpol “banci”, rumus baku pergantian RI-1 harus melalui mekanisme demokrasi. Akan menjadi aib politik jika naik ditampuk kekuasaan dengan jalan diluar mekanisme konstitusi yang ada. Maka mereka tidak punya “syahwat berkuasa” sebelum kekuasaan SBY berakhir 2014. Dan bagi mereka saat ini yang paling urgen adalah melakukan inventarisir modal politik terutama finansial (uang) untuk pemilu 2014, disamping membangun citra dengan pandai-pandai memainkan jurus saling menelikung, sekalipun sesama parpol koalisi. Ini juga karena prinsip kepentingan yang abadi, teman dan musuh itu tidak abadi. Dan banyak kasus skandal politik yang bisa dimainkan untuk bargaining diantara mereka, dari Century Gate, Gayus T, Wisma Atlet, Hambalang dan lainya.Masyarakat sekarang sangat apatis terhadap DPR yang tidak bisa diharapkan memperjuangkan nasib mereka. Langgam politik yang dimainkan politisi di parlement sudah lumrah dianggap sandiwara dan seperti opera sabun yang memuakkan.

Kemungkinan kedua; bagaimana dengan komponen di luar parlemen yang tidak terlibat dalam pemerintahan SBY sekarang?, Mereka sebagian besar dari kalangan aktifis dan mahasiswa yang pragmatis. Orentasi politiknya tidak jauh beda dengan yang ada didalam (intra-parlement), menjadi oposan dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintahan SBY. Dan tidak jarang itu hanya menjadi batu loncatan untuk meneguk kepentingan pragmatismenya.Bahasa-bahasa “proletar” yang seolah menyuarakan kepentingan rakyat di jadikan topeng, jikapun ada yang idealis saya melihatnya tetaplah semu, mereka “Menjual” derita rakyat tapi untuk dijadikan tumbal kepentingan pribadi agar bisa mendapatkan kue kekuasaan juga. Rencana kenaikan BBM per April 2012, komunitas mahasiswa yang bergabung di BEM  se-Indonesia sudah mengancam menggelar demo dengan target SBY turun. Tapi anomaly dengan fakta hari ini mahasiswa sudah terdiaspora dalam berbagai kepentingan politik pragmatis dan sedikit yang ideologis.Pragmatisme menjadi determinasi di berbagai level pergerakan tidak terkecuali mahasiswa. Momentum untuk reformasi jilid dua belum menemukan relevansinya dengan mengambil isu kenaikan BBM. Di kalangan mahasiswa tidak ada kekuatan massif untuk mengawal isu kenaikan BBM menjadi bola salju yang berdampak tumbangnya rezim, apalagi jika peran intelijen (tangan penguasa) mampu penetrasi dan mengkondisikan pola pergerakan dan orentasinya. Sisi lain juga ada potensi munculnya “main mata” antara kelompok penekan luar parlemen dengan parpol intra-parlemen yang sikapnya oposan terhadap penguasa plus parpol pendukungnya, namun tetap saja belum cukup melahirkan reformasi jilid dua dengan turunya rezim SBY.Karena “main matanya” hanya untuk menjatuhkan citra rival dipertarungan pemilu 2014.

Kemungkinan ketiga; sementara bagi kelompok kiri dengan bahasa anti neoliberal dan anti kapitalis juga tidak memiliki kekuatan massif dan signifikan yang mampu mendorong terjadinya class struggle dengan harapan munculnya sintesa politik baru. Sejauh ini, kalangan buruh dan serikat buruhnya menjadi basis potensial disamping kelompok tani bisa menjadi suporting utama dari gerakan kelompok kiri. Namun dalam konteks Indonesia “jajanan politik” ala kelompok sosialis maupun sosialis-demokrasi secara psikologi tidak mudah meraih simpati dan hati masyarakat. Ada beberapa kasus seperti pemblokiran ruas jalan tol Jakarta-Cikampek di daerah Bekasi oleh kaum buruh telah mampu memaksa kebijakan pemerintah selaras dengan tuntutannya, bahkan kemudian menjadi inspirasi langkah-langkah berikutnya ketika cara advokasi yang prosedural gagal dilakukan oleh mereka. Namun menurut saya, tetap saja kelompok yang tidak sepenuhnya menolak demokrasi ini akan berhadapan dengan tembok tinggi dalam wujud kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa meninabobokkan rakyat miskin yang otomatis akan mereduksi dukungan rakyat terhadap topik “revolusi” ala kaum kiri.

Yang perlu dicatat, sebodoh-bodohnya pemerintahan SBY, terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsisi pasti juga telah ditimbang dampak politiknya. Dan saya melihat pemerintah cukup percaya diri bahwa tidak akan muncul kontraksi politik diluar kendali. Demonstrasi sebesar apapun dengan segala bentuk derivatnya akan dimaknai bagian dari dinamika demokrasi. Argumentasi dan rasionalisasi atas keputusan politik penting terkait hajat asasi rakyat banyak niscaya di lakukan oleh pemerintah. Disini ada beberapa faktor yang bisa mereduksi komponen yang punya keinginan “SBY turun” masuk dalam kotak impian.

Pertama; kekuasaan SBY di sokong oleh koalisi parpol yang punya kursi di parlemen. Diluar itu masih ada Setgab (sekretariat gabungan) dimana semua kepentingan yang saling menguntungkan anggota koalisi bisa di “musyawarahkan” dan di rumuskan sandiwara politiknya. Bahkan manuver-manuver pengalihan isu dengan mudahnya bisa dilakukan melalui blow-up media.Disamping mereka juga tersandra banyak kasus dan skandal, mengharuskan politik transaksional menjadi lazim.

Kedua; pemerintah telah menyiapkan “obat penenang” bagi rakyat, pemerintah menyiapkan dana kompensasi sebasar Rp 22 triliun ke masyarakat dalam bentuk; bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar 150 ribu perbulan selama 9 bulan (April-Desember), pemberian beasiswa, pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) selama 14 bulan, dan kompensasi disektor transportasi dengan bantuan yang bersifat Public Service Obligation (PSO) agar tarif angkutan desa tidak naik terlalu tinggi. Di sisi lain pemerintah juga merevisi target pertumbuhan ekonomi dari 6,7% menjadi 6,5%. Disamping akan dilanjutkan rencana konversi dari BBM ke BBG (gas) secara nasional. Rakyat di beri pelipur lara, agar terbiasa dengan lara dan duka berikutnya.

Ketiga; pendekatan komunikasi via media oleh pemerintah terhadap rakyat dengan bahasa-bahasa “halus” memaksa rakyat menerima secara rasional dan mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebijakan baru pemerintah.Misalkan; kenaikan harga BBM adalah opsi yang paling masuk akal, dan bentuk dalih lainya plus supporting media massa untuk mengkondisikan alam bawah sadar rakyat, maka tidak sulit pemerintah mereduksi gejolak dampak kenaikan BBM.Belum lagi langkah “intelijen” secara efektif mampu terjun ke masyarakat dan mengkonsolidasikan tiap kebijakan pemerintah hingga tidak perlu disikapi dengan langkah ekstra-ordinary (luar biasa) dengan tuntutan turunkan rezim SBY.Dan juga tidak sulit bagi “intelijen hitam” melakukan “deception” dengan mengeksplorasi ke permukaan isu-isu sensitif yang bisa mengalihkan perhatian rakyat dari kasus BBM dan makin sulitnya kehidupan ekonomi mereka. Mengingat potensi-potensi konflik yang sangat sensitif semua terpetakan jenis dan teritorialnya, maka tinggal memberikan stimulus jika mau.

Keempat; pemerintahan SBY dapat dukungan penuh kekuatan kunci, yakni militer. KASAD juga keluarga SBY sendiri, dan banyak dijabatan strategis adalah orang loyalis SBY. Disamping bahasa “kudeta” menjadi tabu bagi militer saat ini, menambah posisi rezim tidak akan tersentuh oleh gerakan-gerakan politik dari militer. Seperti Panglima TNI sendiri telah komitmen untuk mengantisipasi gejolak sosial diseluruh wilayah Indonesia disamping Polri yang punya peran penting. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menginstruksikan kepada seluruh komandan komando utama TNI dan jajarannya untuk mengantisipasi dan menanggulangi konflik sosial dan mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.Instruksi Panglima TNI itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/ 195/ 2012 tanggal 24 Februari 2012, menekankan kembali kepada para Pangdam, Pangarmabar, Pangarmatim, Pangkoopsau I dan Pangkoopsau II untuk membantu penanggulangan konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan.Ini belum lagi dukungan negara imeperialis AS terhadap pemerintahan SBY dengan kompensasi kebijakan-kebijakan liberal diberbagai sektor harus dikawal dengan segenap kekuatan politiknya oleh SBY.

Wajar kalau kemudian Presiden SBY angkat suara dihadapan insan media (14/2/2012) seakan mau menegaskan bahwa Indonesia establish dan sedang baik-baik saja.

Kemungkinan keempat; kemudian bagaimana dengan kelompok Islamis dalam konteks politik lokal kekinian? Apakah akan mampu merealisasikan “ganti rezim dan ganti sistem”?.Dalam hitungan politik, faktor perubahan yakni adanya realitas fasid (rusak) yang inderawi sudah terpenuhi. Demikian banyak problem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak beranjak dari kubangan masalah. Contoh, kenaikan harga BBM kali ini saja akan otomatis memicu inflansi menjadi 7%. Dan defisit menjadi 2,3% dari 1,5%, namun untuk menutup defisit pemerintah justru menambah target utang 50 triliun rupiah dengan posisi saat ini utang RI telah melebihi Rp 1.900 triliun, dengan target utang bruto tahun 2012 sekitar 300 triliun rupiah.Indonesia terjun bebas dalam jurang kubangan utang luar negeri, dan ini menjadikan independensi dan kedaulatan ekonomi dan politik bahkan keamanan menjadi absurt.Belum lagi dengan kenaikan BBM diperkirakan memicu penambahan penduduk miskin sekitar 1,5% atau 4-5 juta orang.Menambah angka sebelumnya sekitar 30% atau 75 juta orang dari 18,5 juta rumah tangga yang masuk katagori miskin, hampir miskin, dan sangat miskin versi pemerintah.Dan akhirnya rakyat tidak ada rasa sungkan lagi untuk membuat vonis atas pemerintahan SBY, seperti dalam acara “Sarasehan Anak Negeri” disebuah TV Swasta menelurkan sebuah kseimpulan Pemerintah tidak becus mengurusi negeri.

Belum lagi problem yang lain, yang notabene obyek penderitanya adalah mayoritas muslim Indonesia. Kebijakan yang liberal disemua sektor dan menguntungkan asing telah merobek rasa nurani keadilan rakyat.Penegakkan hukum yang tebang pilih, bahkan sampai diranah keyakinan terkesan Presiden SBY juga melecehkan umat Islam, di hadapan dubes Asing SBY bertempat di Gedung Pancasila Kemenlu (15/2/2012) menegaskan pemerintah tidak pernah melarang bahkan mengakomodir  kebebasan rakyat untuk beribadah sesuai keyakinannya termasuk didalamnya penganut Ahmadiyah.

Namun justru problem-problem yang menggurita menjerat mayoritas umat Islam tersebut telah melahirkan sikap apatis yang luar biasa. Masyarakat dibuat sibuk menjadi orang-orang individualis, yang penting bisa menyelamatkan kemaslahatan pribadi masing-masing. Dan ini adalah tembok tinggi yang dihadapi kelompok Islamis (ideologis) untuk mengkonsolidasikan gagasan perubahan yang revolusioner-ideologis bagi tatanan Indonesia kedepan yang lebih baik. Belum lagi tembok penghalang yang lain adalah gerakan sistemik pemerintah untuk meraih hati nurani masyarakat dengan mengintroduksikan kepada mereka tentang konsep kehidupan beragama ala Indonesia (Islam liberal), tentu dengan target utama adalah mereduksi dan mengalenasi kelompok ekstra-parlementer yang Islamis.

Namun demikian, perubahan adalah suatu yang niscaya setinggi apapun tembok penghalangnya.Kuncinya adalah bagaimana menjadikan kerusakan sistemik akibat diterapkannya ideologi politik yang fasad (batil) sekuler-kapitalis sebagai amunisi untuk membangun kesadaran masyarakat disamping di gambarkan kondisi ideal yang menjadi penggantinya. Dan langkah tersebut tidak cukup, masih harus ditambah tersublimasinya kekuatan-keuatan kunci dari masyarakat yang bisa mensuport perubahan revolusioner. Jika komponen itu bisa diraih oleh kelompok Islamis ideologis maka banyak momentum politik menjadi entri point dari sebuah “revolusi” baru untuk Indonesia.

Namun dalam kontek kekinian, bisa jadi kenaikan harga BBM cukup menjadi tambahan amunisi untuk menyiapkan umat kepada perubahan kedepan sekalipun tidak harus ditahun 2013 atau 2012. Karena karakter kelompok ideologis mengharuskan berpikir jangka panjang disamping terus mengintip peluang-peluang politik kekinian untuk membuat terobosan (bukan jumping) kepada pergolakan politik yang lebih besar.

Politik menjadi seni yang serba mungkin, SBY bisa jatuh dan juga bisa tidak. Kadang nalar linear dalam politik tidak mampu menjelaskan lahirnya faktor yang tidak terduga penyebab spirit perubahan menjadi bola salju yang menggelinding membesar tanpa bisa dibendung.

Kali ini bisa juga bagi kelompok Islamis, jika merasa sudah punya keberanian dan kekuatan yang cukup, kemudian perlu membuat “konfrontasi” yang lebih kuat secara kontinyu dan simultan terhadap status quo hingga fajar revolusi kaum Islamis menyingsing, kenapa tidak? Kita lihat saja nanti.Wallahu a’lam bisshowab